Nunukan, Kalimantan Utara – Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Desk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berhasil menggagalkan upaya pengiriman calon pekerja migran non-prosedural atau ilegal di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kejadian ini berlangsung di Pelabuhan Tunontakan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang menjadi jalur utama bagi pekerja migran menuju negara tujuan seperti Malaysia.
Upaya Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan
Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menjelaskan bahwa Satgas Gakkum melakukan pemeriksaan terhadap dua kapal besar yang sedang memuat penumpang. Pemeriksaan ini berfokus pada kelengkapan administrasi serta status legalitas calon pekerja migran yang berada di kapal-kapal tersebut.
Pemeriksaan Dua Kapal dengan Ratusan Penumpang
Dua kapal yang diperiksa dalam operasi ini adalah KM Thalia dengan sekitar 400 hingga 600 penumpang, dan KM Bukit Siguntang yang mengangkut sekitar 1.200 hingga 1.300 penumpang. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas gabungan dari berbagai instansi ini masih berlangsung.
“Kami sedang memeriksa administrasi penumpang kapal yang turun di pelabuhan ini. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan tidak ada pengiriman pekerja migran ilegal yang dapat menyebabkan eksploitasi atau perdagangan orang,” ujar Brigjen Pol Nurul Azizah, Selasa (6/5/2025).
Operasi Bersama untuk Perlindungan PMI
Operasi ini melibatkan sekitar 200 personel gabungan dari Bareskrim Polri, Polda Kalimantan Utara, Polres Nunukan, BP3MI, Imigrasi, POM TNI, serta instansi terkait lainnya. Pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan di pelabuhan-pelabuhan lain di wilayah Kalimantan Utara dan daerah perbatasan lainnya untuk memastikan tidak ada lagi upaya pengiriman calon PMI secara ilegal.
“Saat ini operasi kami fokus di Pelabuhan Tunontakan, namun tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan pemeriksaan serupa di pelabuhan lainnya di wilayah Kalimantan Utara dan wilayah Indonesia lainnya,” tambah Brigjen Pol Nurul Azizah.
Upaya Pemerintah untuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Satgas Gakkum Desk Pelindungan PMI merupakan bagian dari upaya Presiden RI untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia melalui program prioritas Asta Cita. Program ini diinisiasi oleh Kabareskrim Polri sebagai Ketua Satgas Penegakan Hukum, yang berfokus pada pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang serta eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia.
Penegakan Hukum untuk Melindungi PMI dari Risiko Perdagangan Manusia
Dengan pengamanan terhadap calon pekerja migran ilegal di wilayah perbatasan, Satgas Gakkum berharap dapat mengurangi risiko perdagangan manusia yang sering terjadi melalui jalur ilegal. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelindungan maksimal terhadap PMI dengan mengatasi praktik-praktik ilegal yang seringkali menjerat mereka dalam kondisi eksploitasi dan kekerasan.
Pentingnya Kolaborasi Antarinstansi
Kolaborasi antara berbagai instansi yang terlibat dalam operasi ini menjadi faktor kunci dalam upaya memberantas perdagangan orang dan memastikan bahwa pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri melalui jalur yang sah dan terlindungi dengan baik.
Mengantisipasi Ancaman Potensial
Selain mencegah pengiriman calon PMI ilegal, Satgas Gakkum juga melakukan pengawasan intensif terhadap jalur-jalur ilegal lainnya, memastikan bahwa tidak ada lagi potensi ancaman yang dapat membahayakan keselamatan dan hak-hak pekerja migran Indonesia.
Dengan adanya langkah-langkah penegakan hukum yang tegas, diharapkan Indonesia dapat semakin mengurangi angka pekerja migran yang terjebak dalam jaringan perdagangan orang, serta memberi perlindungan yang lebih baik kepada mereka yang bekerja di luar negeri.
Penggagalan upaya pengiriman calon PMI ilegal di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia ini merupakan bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Melalui langkah penegakan hukum yang terkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, Satgas Gakkum berupaya untuk memberantas perdagangan orang dan memastikan bahwa setiap calon PMI berangkat dengan aman dan sesuai prosedur yang berlaku.
Komentar